Sidikalang, (Analisa) DPRD Dairi menolak disebut melakukan perjalanan fiktif sebagaimana statemen Ketua DPD partai Golkar, KRA Johnny Sitohang Adinegoro pada diklat dan pelantikan LPK (Lembaga Pengelolaan Kader) partai Golkar di Balai Budaya Sidikalang, Jumat (1/7).
Ketua DPRD, Delphi Masdiana Ujung SH MSi dikonfirmasi, Selasa (5/7) membenarkan, ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang penyimpangan biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2010 di lembaga tersebut. Dia tidak ingat persis berapa angka penyelewengan itu. Menurut dia, jika statusnya fiktif, itu tidak benar. Mungkin pengeluaran tidak dilengkapi administrasi.
Semisal, beberapa anggota dewan melakukan reses disertai jamuan makan bersama. Mereka menghidangkan makanan bukan pesanan dari restoran. Menu itu dimasak sendiri sehingga kebutuhan perbelanjaan berupa beras, daging dan lainnya tidak dilengkapi kwitansi. Reses dibumbui kegiatan sosial guna mendekatkan silaturahmi.
Delphi mengutarakan, pimpinan dan anggota dewan memilih menahan diri atas pernyataan kepala daerah. Itu kesepakatan rapat yang baru digelar. Mereka bersikap kooperatif, yakni siap mengembalikan jika memang BPK memberi klarifikasi. Contoh, bila kerugian itu sebesar Rp 5, maka perlu dipertanyakan berapa beban masing-masing anggota dewan? Bukankah sebagian kerugian itu juga merupakan tanggungan sekretariat. Sehubungan itu, auditor segera diundang.
Seputar opini BPK terhadap pengelolaan APBD tahun 2010, Delphi menyebut daerah ini menyandang predikat WDP (wajar dengan pengecualian). Di lembaga legislatif, disimpulan ada dua substansi penyimpangan. Secara umum, penyelenggaraan berlangsung baik. Di esekutif, hanya sebagian kecil perlu pembenahan.
Sumber di DPRD menuturkan, total biaya perjalanan tahun 2010 senilai Rp 600 juta. Jika disebut-sebut fiktif, tentu berkas harus diperiksa kembali guna menetapkan berapa akurasi. Tidak mungkin semua begitu, ujar seorang staf.
Piktif
KRA Johnny Sitohang Adinegoro yang juga Bupati pada pertemuan bersama kader mengungkap, semua anggota dewan diduga melakukan perjalanan fiktif. Itu merupakan temuan BPK atas anggaran tahun 2010.
Jika sifatnya penyimpangan mungkin masih bisa dikembalikan. Tetapi kalau sudah fiktif, itu pidana. Semua anggota dewan bisa masuk penjara, ujar Johnny di hadapan dua ratus lebih kader dihadiri politisi senayan, Anton Sihombing yang juga fungsionaris DPP partai Golkar serta sejumlah pejabat eselon II.
"Maaf dulu pak Sibarani (anggota fraksi Partai Golkar DPRD Dairi-red), semua anggota dewan bisa masuk penjara. Jadi, terserah aparat hukumlah, kata dia
"Kepala harus ditegakkan pada leher. Tidak perlu khawatir. Fraksi PDI P siap bertanggung jawab" ujar Ir Benpa Hisar Nababan Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan.
Angggota dewan menduga, pengeluaran dana perjalan fiktif dilakoni oknum birokrasi. Hal itu diindikasikan saat agenda studi banding dewan ke Makassar Sulawesi Selatan tahun 2011 beberapa bulan kemarin.
Mereka hanya didampingi seorang pejabat eselon III. Kala itu, dewan juga ditawari bantuan Rp 10 juta untuk 16 orang. Wakil rakyat itu pun menolak mentah-mentah. Diduga, oknum pejabat eselon II yang harusnya menemani hanya meneken dokumen tetapi tidak ikut berangkat.
"Jika mau bersikap fair, para anggota dewan masih tergolong baik. Kalaupun bersuara, masih dalam koridor mengkritisi. Dewan tidak berniat menghabisi apalagi memenjarakan eksekutif. Etika perabadan dan silaturahmi tetap berperan sebagai perekat’ ujar seorang anggota dewan mengungkap kecewa. (ssr)
Disiarkan di Harian Analisa edisi Jumat (8/7/2011)
www.analisadaily.com
