Seseorang di tengah Kebakaran Sukaramai Pakpak Bharat

EMANGNYA GUE PIKIRIN?

Peristiwa kebakaran melanda penduduk Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara--sangat memilukan.  Api mengamuk menghanguskan 12 unit rumah tinggal dan 3 lainnya dirusak paksa bertepatan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 67, Jumat tanggal 17-08-2012, pagi.

 Namun sayang, di tegah masyarakat berurai air mata pilu—  di saat penduduk letih membantu teman sekampung dan di sela warga menjalankan ibadah puasa --  seseorang, justru melalap roti di tengah kerumunan. Siapakah dia? Barangkali dia pejabat dan isteri seorang pejabat.

 Si mokkus (rakus) ???? Tak peduli sesama? Pro rakyat hanya sebatas retorika? Beradab sebatas kata? Membangun sekedar wacana? Entahlah….

Kayaknya, yang satu ini perlu belajar tata krama. Mungkin, derita rakyat bukanlah bebannya.Inikah pejabat???? atau pejabatkah ini????

Puluhan hektar Hutan Siarung-arung Kab Dairi-Sumut-- Dibabat

SIAPA YANG UNTUNG—Hutan di Dusun Siarung-arung Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara-- hancur porak-poranda. Kata warga, eksploitasi sudah berlangsung selama dua tahun.  Kontinuitas air ke daerah persawahan di sebelah hilir telah terancam. Hutan berubah gersang dan lahan  berganti terbuka. Proses hukum sepertinya masih setengah hati. Ada apa? Siapa yang untung. Adakah orang e lit memback up????? Yang pasti  derita sudah terasa. Gambar ini menjelaskan, anggota DPRD Dairi sedang meninjau lokasi pembalakan liar. Sebuah chain saw diamankan, Senin (6/8/2012).  Masih adakah yang peduli, atau sudah  bisakah suka-suka ?????

Charles-Salor Imbang di Partai Perdana - Harian Analisa

sarifuddinsiregar.blogspot.comCharles-Salor Imbang di Partai Perdana - Harian Analisa

Perjuangan Hak Rakyat

Sumut - Senin, 02 Jul 2012 01:44 WIB

Sengketa Lahan Seluas 3.000 Hektar Rawan Kekerasan

Sidikalang, (Analisa).

 Sengketa lahan seluas 3.000 hektar di Desa Parbuluan I, II dan III Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi rawan konflik. Wakil Ketua DPRD, Ir Benpa Hisar Nababan kepada wartawan usai menerima delegasi Raja Bius 15 Turpuk Sinaga Situmorang, Kamis (28/6) mengungkap, konflik itu berpotensi berujung kekerasan.

Warga, kata Benpa, mengklaim areal dimaksud sebagai hak ulayat yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang. Namun belakangan ini, pemerintah daerah membuat tata batas hingga sebagian rumah, perladangan dan pekuburan diduga bakal digugur.

Benpa meminta, Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro hati-hati dalam pengambilan keputusan. Investasi tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Jangan sampai, penduduk lokal tersakiti. Tanpa investor, kehidupan masyarakat juga berjalan baik. Usaha itu belum tentu signifikan bagi peningkatan kesejahteraan.

"Kepentingan umum dan kondusifitas harus diutamakan serta mesti menghormati hak adat," tandas Benpa. Tiada manfaat perusahaan bila kedatangannya justru mengundang "air mata" dan penentangan. "Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumut sebaiknya menunda proses penerbitan HGU (Hak Guna Usaha)" kata Benpa, politisi PDI Perjuangan ini.

Derlin Sinaga juru bicara 15 Turpuk menjelaskan, kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat adalah memberi gambaran, bahwa areal tersebut adalah hak mereka. Tidak terima bila ada oknum tertentu mengganggu. Dibenarkan, beberapa waktu lalu, lahan itu dipasang batas disertai surat edaran camat.

Marlundu Situmorang menegaskan, siap berjuang hingga tetes darah penghabisan bila hak mereka diusik. Areal itu adalah hak ulayat. Dia berharap, pemerintah daerah mengurungkan niat menyerahkan lahan kepada pengusaha.

"Jangan ulangi tragedi tahun 92 dan 95" tegas Marlundu. Saat peristiwa itu, papar dia, massa mengamuk hingga menewaskan seorang manajer lantaran menduduki tanah tanpa persetujuan penduduk. Pemodal itupun hengkang.

Pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Ketua DPRD Delphi Masdiana Ujung bersama anggota dewan lainnya mengundur waktu hingga 10 juli untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Sementara itu, Ir Agus Bukka Kepala Dinas Kehutanan tidak memberi komentar kala ditanya seputar aspirasi warga.

Sebelumnya, Bupati menerangkan, 2945 hektar lahan dimaksud berstatus areal penggunaan lain (APL). Pemerintah daerah berhak memberi kepada siapapun untuk diusahai. Dalam konteks itu, izin prinsip diterbitkan kepada PT GAP (Global Agro Perkasa) bagi pengembangan perkebunan kopi. Lahan itu bukan bagian hak ulayat.

Disebutkan, komunikasi bersama semua elemen senantiasa dibuka. Ia tetap menghormati penduduk. Karenanya tidak mungkin warga diusir. Akan ada penataan ke depan dengan prinsip saling menguntungkan. (ssr)

Dikutip dari Harian Analisa Edisi 2 juli 2012 -- foto: dokumen

Panda Nababan ala Khas Karo

Panda Nababan ala Khas Karo
Horas and mejuah juah kita karina

Raja Bius Sinaga Situmorang Minta Dukungan PDI Perjuangan

Panda Nababan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut didampingi  pengacara  Junimart Girsang menerima aspirasi masyarakat Desa Parbuluan terkait sengketa lahan 3000 hektar di Desa Parbuluan I, II dan III  Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumut, Sabtu (14/7/2012). Warga mengklaim, lahan tersebut adalah bagian dari hak ulayat  Raja Bius Sinaga Situmorang 15 Turpuk si 52 Huta -- sementara pemerintah berpandapat bersatus APL (areal penggunaan lain) setelah dilepas Menteri Kehutanan dari kawasan hutan.  Semoga diselesaikan lewat jalur damai. Kepala bisa panas tetapi hati harus dingin.  Mari buktikan sikap pro rakyat. Unang holan hata, ate? Horas….mauliate

Sengketa Lahan Parbuluan

Panda Nababan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut bersama pengacara  Junimart Girsang menjemput aspirasi masyarakat Desa Parbuluan terkait sengketa lahan 3000 hektar di Desa Parbuluan I, II dan III  Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumut, Sabtu (14/7/2012). Warga mengklaim, lahan tersebut adalah bagian dari hak ulayat  Raja Bius Sinaga Situmorang 15 Turpuk si 52 Huta -- sementara pemerintah berpandapat bersatus APL (areal penggunaan lain) setelah dilepas Menteri Kehutanan dari kawasan hutan.  Semoga diselesaikan lewat jalur damai. Horas….