Sejumlah Sekolah Diduga Pungli

Sidikalang, (Analisa)

Sejumlah sekolah di Kabupaten Dairi diduga melakukan pungli (pungutan liar). Praktik itu diterapkan pada saat pengambilan ijazah dan penerimaan rapor. Lembaga swasta maupun negeri diduga terlibat dalam permainan nakal tersebut.

Salah seorang warga Perumnas Simbara Permai menyebutkan, dia membayar sejumlah uang kepada pengelola sekolah dasar negeri. Kala itu, putrinya lulus pada seleksi RSBI (rintisan sekolah berstandar internasional) SMPN 1 Sidikalang. Seiring pengambilan surat keterangan hasil ujian, ia membayarkan uang. Pengakuan orangtua, itu kutipan sesuai hasil rapat guru.

Demikian halnya di SD inpres sekitar Jalan Gereja HKBP II Sidikalang. Orangtua dikutip hingga Rp 65 ribu. Seorang ayah berprofesi sebagai wartawan mengungkapkan, memrotes keras ulah kepala sekolah mengingat status keluarga peserta didik di sana mayoritas ekonomi lemah. Pengutipan itu, kabarnya sesuai hasil rapat dewan guru.

"Cincin emas di jarimu pun amat besar. Rumahmu gedung berkeramik. Kurang apa lagi. Kenapa tega mengutip sama ayah tukang sorong. Apa tak kasihan kalian," ujar dia mengulangi isi pembicaraan di kediaman kepala sekolah di Desa Huta Rakyat.

Dikabarkan, SD swasta yang dianggap favorit di kota Sidikalang juga melakoni tindakan ilegal itu. Beberapa murid mengaku memberi amplop bervariasi antara Rp 20 ribu hingga Rp50 ribu kepada wali kelas. Seorang siswa sempat menangis malu lantaran tak menerima rapor. Dokumen itu kemudian diperoleh setelah menyetor amplop berisi Rp10 ribu.

Orangtua lainnya mengungkap, anaknya terpaksa pulang ke rumah untuk meminta amplop sesuai pesan guru. Hanya saja, pelajar kelas I di sekolah berkonstruksi permanen tersebut tidak turut korban. Kabar lain, oknum kasek di yayasan bernafaskan agama itu mengharap "uang salam" ketika menerima pendaftaran calon siswa tertentu. Jika murid bukan berasal dari TK di sana, oknum kasek meminta "uang salam". Sebagian terpaksa mengorek kantong sedang lainnya menolak melayani.

Kepala Dinas Pendidikan, Drs Pasder Berutu MSi dikonfirmasi belum lama ini mengaku menerima banyak laporan. Saat ambil rapor maupun ijazah, terdengar keluhan penarikan sejumlah uang. Itu di luar sepengetahuan institusi. Menurutnya, hal itu tidak diperkenankan.

Para orangtua berpandangan, pengelolaan pendidikan di daerah ini belum sesuai harapan. Pendidikan gratis masih sebatas slogan. Komitmen pemerintah melakukan kontrol amat lemah. Keberadaan pengawas sekolah terkesan pembuangan. (ssr)

Disiarkan di Harian Analisa edisi 11 juli 2011

www.analisadaily.com